Kabar dan Informasi Terbaru Seputar ASN Indonesia, Informasi PNS Terbaru, Informasi PPPK Terbaru, Berita ASN Terbaru, Berita PPPK Terbaru, Berita Pensiunan Terbaru, Berita ASN Terkini, Kabar ASN Indonesia,


Waduh! Partai Ini Ajak Keluarga ASN, TNI dan Polri Protes ke Jalan Tolak Kenaikan BBM

kabarasn.info - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan naik oleh pemerintah pada 3 September 2022 lalu membawa banyak efek di masyarakat. Belum lama ini Partai Demokrat membebaskan para kadernya untuk ikut berunjuk rasa turun ke jalan. Hal ini dilakukan dalam rangka merespon kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah. Menurut Partai Demokrat  kenaikan BBM ini dapat menambah beban rakyat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.

Seperti dikutip dari Tempo.co, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Perwakilan Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengungkapkan bahwa pihaknya membebaskan pengurus hingga Anggota Dewan dari Partai berlogo bintang mercy ini untuk memprotes kenaikan BBM.

Partai Ini Ajak Keluarga ASN, TNI dan Polri Protes ke Jalan Tolak Kenaikan BBM pnsdanpppk.com
Rakyat menolak kenaikan BBM. (Sumber: Pikiran-Rakyat.com)

Selain menyuarakan di parlemen ihwal penolakan ini, saat ini Partai Demokrat juga meminta 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM. Kamhar mengungkapkan bahwa penolakan ini adalah karena adanya sandiwara dari partai-partai elite seperti PDIP. Kenaikan harga BBM menurutnya tidak tepat karena saat ini suasananya tidak begitu mendesak.

Baca Juga: Apakah Gaji ASN Minimal 9 Juta Rupiah Akan Terwujud Tahun Depan? Cek Faktanya!

Kader Demokrat diminta ajak keluarga TNI, Polri, dan ASN unjuk rasa

Kamhar mengatakan seluruh kader Partai Demokrat dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat dalam memprotes kebijakan ini. Bahkan jika bisa, Kamhar mengutus para kader melakukan unjuk rasa dengan mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun ke jalan dalam aksi damai.

Masih menurut Kamhar, masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika BBM ini dianggap terlalu membebani APBN. Hal itu bisa dilakukan dengan cara relokasi dan meninjau ulang penggunaan anggaran untuk IKN dan infrastruktur yang tak prioritas. Termasuk dalam hal ini dengan jalan menekan tingkat kebocoran APBN. (TRS/2022)

Asli Parah! Saat Harga Naik, Oknum ASN Ini Malah Menimbun BBM Bersubsidi

kabarasn.info - Kepolisian daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) baru-baru ini berhaisl membongkar sejumlah kasus penyelewengan dan penimbunan BBM bersubsidi. Sebanyak 66 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dari total 50 kasus yang telah dibongkar Polda Jateng.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, akibat ulah para tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp 11 miliar. Dari beberapa TKP, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa solar bersubsidi sebanyak 81,9 ton, pertalite 3,2 ton, 38 unit mobil, 6 unit sepeda motor, 40 tandon berkapasitas 1000 liter dan 9 unit alat komunikasi.

Oknum ASN Penimbun BBM Bersubsidi pnsdanpppk.com
Ilustrasi Oknum ASN Penimbun BBM. (Sumber: pnsdanpppk.com)

Menurut Dedy, kasus penyalahgunaan BBM terbanyak berada di Kudus. Polres Kudus sendiri berhasil mengungkap kasus diamana ada  perusahaan membeli biosolar subsidi di sejumlah SPBU menggunakan beberapa unit mobil untuk ditimbun, lalu dijual ke industri. 

Baca juga: Halo Para PNS, Cek Rekening Sekarang! Karena Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Jabatan Fungsional Naik Tahun Ini

Dalam pengungkapan kasus itu, polisi menetapkan dua tersangka, salah satunya adalah seorang aparatur sipil negara (ASN). 

Kasus lainnya yang berhasil dibongkar polisi adalah penyelewengan yang dilakukan oleh seorang ASN di Pekalongan.  Oknum ASN tersebut bolak-balik mengisi penuh tangki mobilnya dengan solar, lalu memindahkan solar tersebut ke dalam jerigen untuk dijual kembali dengan harga lebih mahal, memanfaatkan kenaikan harga BBM.

Rata-rata motif para pelaku melakukan penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi adalah untuk mendapatkan keuntungan karena disparitas harga dan lemahnya pengawasan, ujar Dedi. (TRS/2022)

Back To Top