Fix! Rapelan Kenaikan Gaji PNS, PPPK dan Pensiunan Ditransfer Setelah Pemilu

Fix! Rapelan Kenaikan Gaji PNS, PPPK dan Pensiunan Ditransfer Setelah Pemilu

Februari 07, 2024

0 comments

kabarasn.info - Setelah membaca Peraturan Pemerintah Republik Inbdonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, maka pertanyaannya adalah kapan abdi negara menerima gaji baru sekaligus rapelannya?

Mulai Maret 2024

Berdasarkan siaran pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP-5/KLI/2024 yang diterbitkan pada Kamis, 1 Februari 2024, disebutkan bahwa penyesuain gaji pokok ASN dan gaji pensiunan dilakukan mulai Maret 2024 atau setelah Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden.

Ilustrasi kenaikan gaji ASN tahun 2024. (Foto: Gadjian.com)

Sedangkan untuk pembayaran rapelan kenaikan gaji ASN akan dilakukan secara bertahap mulai bulan April 2024.

Untuk pembayaran gaji pokok pensiunan ASN, Kementerian Keuangan mengatakan bahwa penyesuaian pensiunan pokok dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pensiun Pokok ASN.

Rp 66,4 T

Kenaikan gaji ASN ini tentu saja berdampak pada APBN. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 66,4 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2024. Anggaran ini terdiri dari  Rp 49,9 triliun untuk kenaikan gaji 8 persen dan Rp 16,5 triliun untuk kenaikan gaji 12 persen untuk ASN yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kenaikan gaji bagi ASN di daerah 3T merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada abdi negara yang telah mengabdikan dirinya di daerah yang memiliki tantangan dan resiko yang tinggi.

Multiplier Effect

Menurut keterangan pers kementerian keuangan yang disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, selain merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kinerja ASN, kenaikan gaji ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta dapat memberikan multiplier effect bagi roda perekonomian.

Kenaikan gaji ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Siaran Pers Kementerian Keuangan ini dapat didownload disini. (TRS/2024)

Kabar Gembira! Peraturan Pemerintah Tentang Kenaikan Gaji PNS dan PPPK Telah Diteken Jokowi

Kabar Gembira! Peraturan Pemerintah Tentang Kenaikan Gaji PNS dan PPPK Telah Diteken Jokowi

Januari 30, 2024

0 comments

kabarasn.info - Kabar gembira yang ditunggu-tunggu seluruh ASN (PNS dan PPPK) Indonesia akhirnya datang juga. Regulasi tentang kenaikan gaji abdi negara sebesar delapan persen telah ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 26 Januari 2024. Dengan terbitnya regulasi tersebut maka dapat dipastikan kenaikan gaji beserta rapelannya akan diterima ASN pada Februari mendatang.

Lampiran PP Nomor 5 Tahun 2024. (Foto: kabarasn.info)

Dituangkan Dalam 2 Regulasi Berbeda

Meskipun persentase kenaikan gaji PNS dan PPPK ini sama, namun dituangkan dalam dua aturan hukum yang berbeda. Untuk kenaikan gaji PNS dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Inbdonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Baca juga: Gaji ASN Harusnya Naik 6 Sampai 7 Persen Tiap Tahun! Ini Alasan dari Anggota DPR

Sedangkan kenaikan gaji PPPK dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Gaji Terendah dan Tertinggi Setelah Kenaikan

Berdasarkan lampiran dalam PP dan Perpres tersebut, maka dapat dilihat besaran gaji PNS dan PPPK dari yang terendah hingga yang tertinggi. Untuk kenaikan gaji PNS masih mengacu kepada golongan dan masa kerja golongan (MKG). Golongan terendah dengan masa kerja golongan terkecil yakni golongan I/a, masa kerja golongan 0 tahun mendapatkan gaji sebesar Rp 1.685.700,-. Sedangkan golongan tertinggi yakni IV/e dengan masa kerja golongan 32 tahun mendapatkan gaji sebesar Rp 6.373.200,-.

Untuk PPPK dengan golongan I dan masa kerja 0 tahun mendapatkan gaji sebesar Rp 1.938.500,-. Sedangkan PPPK golongan tertinggi yaitu golongan XVII dan masa kerja golongan 32 tahun mendapat gaji sebesar Rp 7.329.000,-.

Untuk informasi lebih lengkap, PP dan Perpres kenaikan gaji tersebut dapat di download disini. (TRS/2024)

Syarat, Cara Cek dan Cara Daftar Pendataan Tenaga Non-ASN Tahun 2024

Syarat, Cara Cek dan Cara Daftar Pendataan Tenaga Non-ASN Tahun 2024

Januari 27, 2024

0 comments

kabarasn.info - Sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 pasal 66 yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau honorer wajib diselesaikan penataannya paling lambat pada Desember 2024. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pendataan tenaga non-ASN. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Siapakah Tenaga Non-ASN?

Menurut situs resmi BKN (Badan Kepegawaian Negara), yang disebut tenaga non-ASN adalah tenaga honorer (THK-II) yang terdapat dalam Database Nasional BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.

Cara cek dan daftar tenaga non-ASN. (Foto: kabarasn.info)

Oleh karena itu, setiap tenaga non-ASN atau honorer perlu memastikan bahwa data dirinya telah terdaftar dalam Database Nasional BKN. Kemudian bagaimana cara tenaga non-ASN atau honorer dapat mengecek datanya di BKN serta apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk pendataan tenaga non-ASN di Database Nasional BKN?

Cara Cek Data Tenaga Non-ASN di BKN

Berdasarkan laman BKN, berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengecek data pegawai non-ASN di situs BKN:

• Kunjungi situs BKN di https://pengumuman-nonasn.bkn.go.id/pengumuman;
• Pilih "Instansi" yang diinginkan;
• Lalu klik menu "Pengumuman";
• Halaman akan menampilkan "Daftar Pegawai Non ASN".

Baca juga: Wow! 2,3 juta Formasi Pegawai ASN Siap Dibuka di Tahun 2024

Cara Pendaftaran Data Non-ASN di BKN

Sedangkan bagi pegawai non-ASN atau honorer yang belum terdaftar di database BKN, dapat melakukan pendaftaran dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat Akun

• Akses portal Pendataan Tenaga Non ASN di https://pendataan-nonasn.bkn.go.id
• Pastikan sudah didaftarkan oleh Admin Instansi;
• Klik "Buat Akun" dan lengkapi data yang diminta seperti NIK, Nomor KK, nama, tempat/tanggal lahir, nomor handphone, email, dan captcha;
• Jika data sudah terdaftar, akan diarahkan ke halaman untuk melengkapi data;
• Unggah file KTP dan pas foto berwarna dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200 Kb;
• Isi kode captcha dan klik "Lanjutkan" untuk menyelesaikan pembuatan akun.

2. Cetak Kartu Informasi Akun

• Cetak Informasi Pendaftaran dan masuk ke akun yang sudah dibuat.
• Login dan Pengisian Biodata:
• Masukkan NIK dan password untuk login;
• Unggah ijazah terakhir dengan ukuran file 100 Kb - 1 Mb;
• Isi biodata yang diminta.

3. Mengisi Riwayat Pekerjaan

• Isi riwayat pekerjaan yang hanya mencakup instansi penempatan saat ini.

4. Resume Pendataan Non ASN:

• Periksa kembali semua data dan dokumen yang telah diisi dan diunggah
• Tandai kotak persetujuan dan klik "Akhiri Proses Pendataan"
• Cetak kartu pendataan Non ASN sebagai bukti partisipasi dalam pendataan  

Persyaratan Pendaftaran Data Tenaga Non-ASN

Untuk dapat terdaftar dalam database pegawai non-ASN, anda harus memenuhi syarat berikut ini:

• Masih aktif bekerja di instansi pendaftar non-ASN
• dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 
• Untuk pegawai non-ASN di Instansi Daerah mendapatkan honorarium APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), serta bukan mendapat honorarium melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga
• Paling rendah diangkat oleh pimpinan unit kerja (dibuktikan dengan SK)
• Minimal telah bekerja sebagai pegawai non-ASN selama 1 tahun
• Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun

Demikian cara untuk mengecek data tenaga non-ASN beserta cara pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi. Semoga bermanfaat. (TRS/2023)

Presiden Kesal! Sebagian Besar Anggaran 'Dimakan' PNS Untuk Perjalanan Dinas

Presiden Kesal! Sebagian Besar Anggaran 'Dimakan' PNS Untuk Perjalanan Dinas

Juni 29, 2023

0 comments

kabarasn.info - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluhkan banyaknya anggaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai birokrasi. Presiden bahkan tidak segan menyebut ada daerah yang menggunakan anggaran mereka dengan tidak semestinya.

Didominasi Perjalanan Dinas dan Honorarium

Jokowi merinci dari total anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah yang digunakan untuk peningkatan SDM pertanian, satu miliarnya malah habis digunakan untuk perjalanan dinas. Hal ini tidak sesuai dengan keinginan pemerintah pusat yaitu anggaran diserap dan berdampak langsung kepada masyarakat. 

Presiden kesal karena anggaran tidak tepat sasaran. (Foto: CNBC Indonesia)

Presiden bahkan mengakui bahwa hal semacam ini banyak ditemukan di berbagai anggaran lainnya. Presiden mencontohkan terdapat anggaran UMKM di sebuah daerah yang delapan puluh persennya habis digunakan untuk honor hingga perjalanan dinas.

"Harus kembali ke rakyat. Untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Yang hati-hati ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi", tegas Jokowi dalam Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dari BPK, di Istana Negara, Jakarta, dikutip CNBC Indonesia, Selasa (27/6/2023).

Dilakukan Banyak Daerah

Dalam kegiatan tersebut Jokowi mengatakan, anggaran aneh yang ada di pemerintah daerah ini tidak hanya pada satu-dua kabupaten. Melainkan sangat banyak hingga ribuan.

"Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan, bukan hanya tiga contoh ini. banyak ribuan yang seperti ini. mestinya yang namanya overhead itu ya 20% atau paling banyak 25% ini kebalik," ujar Jokowi.

Dalam acara BPKP, Jokowi pernah mengingatkan tentang anggaran penanganan stunting di APBD suatu daerah yang digunakan untuk pos lain. Anggaran untuk stunting sebesar Rp 10 miliar, akan tetapi yang digunakan untuk membeli makanan bergizi untuk anak-anak stunting tidak sampai Rp 2 miliar.

Anggaran stunting tersebut justru digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat yang menghabiskan anggaran masing-masing sebesar Rp 3 miliar. Jokowi pun mengungkapkan kekesalannya dengan cara penganggaran seperti ini.

"Minggu lalu saya baru saja cek, di APBD, di Mendagri. Ada Rp 10 miliar untuk stunting. Saya cek, perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar. Yang benar-benar beli telur itu nggak ada Rp 2 miliar. Kapan stunting mau selesai kalau caranya seperti ini," kata Jokowi dalam Rakornas Wasin di Kantor BPKP, Pramuka, Jakarta Timur.(TRS/2023)

Syarat Yang Harus Dipenuhi Jika PNS Ingin Berpoligami

Syarat Yang Harus Dipenuhi Jika PNS Ingin Berpoligami

Juni 03, 2023

0 comments

kabarasn.info - Belakangan viral di media sosial aturan tentang PNS laki-laki boleh berpoligami dan melarang perempuan PNS jadi istri kedua. Dikutip dari laman resmi BKN, analis hukum ahli madya Badan Kepegawaian Negara, Yuyud Yuchi Susanta mengatakan aturan poligami PNS memang ada pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Tak hanya itu PNS yang menikah wajib melapor secara tertulis kepada pejabat di saluran hierarki selambat-lambatnya setahun setelah pernikahan dilaksanakan. Meski demikian ada syarat utama yang harus dipenuhi oleh PNS yang hendak melakukan poligami. 

Ilustrasi PNS berpoligami. (Foto:RadarBanjarmasin.com)

PNS harus memenuhi syarat alternatif yang membolehkan PNS berpoligami. Berikut ini adalah syarat alternatif seorang PNS berpoligami 

1. istri dinilai tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan 
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sedikit yang 10 tahun dibuktikan dengan surat dokter 

Sedangkan syarat kumulatif yang harus dipenuhi PNS agar dapat poligmai adalah:

1. mendapatkan persetujuan tertulis dari istri sah PNS  
2. penghasilan laki-laki atau suami yang cukup 
3. jaminan tertulis jika PNS laki-laki akan adil terhadap istri-istrinya 

Beda halnya dengan PNS pria, PNS wanita dilarang jadi istri kedua dan tidak boleh menikahi lebih dari satu pria (poliandri). Aturan poligami PNS ini dibuat untuk memastikan PNS menjalankan etika kehidupan dengan baik, termasuk di dunia pernikahan. 

Seluruh PNS diminta untuk patuh dan menghargai perkawinan serta menghindari segala tindak kejahatan terkait rumah tangga baik itu zina, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya. (TRS/2023) 

Lebih Kaya Dari Presiden, Inilah Kepala Sekolah Yang Menjadi PNS Terkaya di Indonesia

Lebih Kaya Dari Presiden, Inilah Kepala Sekolah Yang Menjadi PNS Terkaya di Indonesia

Juni 02, 2023

0 comments

kabarasn.info - Apakah seorang PNS boleh menjadi orang kaya? Itulah pertanyaan yang sering muncul dan ditanyakan oleh masyarakat luas. Pertanyaan ini kerap mencuat karena ada beberapa ASN yang memiliki harta kekayaan fantastis yang berujung kasus hukum. Tapi benarkah demikian?

Baru-baru ini nama Nurhali, salah satu pegawai negeri sipil atau PNS yang berasal dari Banten ramai diperbincangkan warganet. Nurhali adalah seorang kepala sekolah SMKN 5 Tangerang yang digadang-gadang sebagai PNS terkaya di Indonesia yang memiliki harta kekayaan sebanyak 1,6 triliun rupiah.

Kepala Sekolah ini lebih kaya dari presiden. (Foto: Youtube.com)

Lebih Kaya Dari Presiden Jokowi

Harta tersebut sesuai dengan yang tercatat di laporan LHKPN. Menariknya angka tersebut bahkan jauh melebihi kekayaan Presiden Joko Widodo yang hanya memiliki harta sebesar 71,4 miliar rupiah. Lantas siapa sosok Nurhali ini dan dari mana sajakah harta hasil kekayaannya?

Berdasarkan catatan LHKPN, Nurhali mulai mencatatkan harta kekayaannya di LHKPN pada awal menjabat yaitu 12 Juni 2019, kemudian laporan periodik 2019 tertanggal 14 Januari 2020. Selanjutnya laporan periodik 2020 tertanggal 17 Februari 2021 dan yang terakhir laporan periodik tahun 2021 yang disampaikannya pada 27 Januari 2022.

Setara Dengan Kekayaan Pejabat Negara

Secara berurutan tercatat harta Nurhali adalah sebagai berikut: awal menjabat sebesar 1 triliun 602 miliar 3 juta rupiah, kemudian periodik 2019 tercatat satu triliun 602 miliar 3.800.000. Periodik tahun 2020 sebesar 1 triliun 61 miliar 972.500.000. Dan yang terakhir periode tahun 2021 sebesar 802 miliar 87.500.000

Dilansir dari humanisa.com, ketika Nurhali menjabat sebagai kepala sekolah yakni pada tahun 2019 lalu, PNS terkaya di Indonesia itu memiliki harta senilai 1 triliun 602 miliar 3 juta rupiah. Terkini harta kekayaan nurhali tidak lagi sebesar 1,6 triliun, tetapi hanya tinggal senilai 802 milyar rupiah saja. 

Sebelumnya nominal kekayaan Nurhali tersebut membuatnya bersanding dengan sejumlah petinggi di Indonesia seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Sandiaga Uno,  Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri BUMN Erick Thohir serta menteri pertahanan Prabowo Subianto.

Berasal Dari Warisan

Masih berdasarkan LHKPN, ternyata harta kekayaan Nurhali yang fantastis ini didominasi oleh warisan tanah yang ia peroleh dari mertua dan orang tuanya. Warisan tanah tanpa bangunan itu telah ada sejak tahun 1970-an. Kemudian dari mana sajakah sumber kekayaan Nurhali lainnya berasal? Berikut adalah rinciannya. 

1. tanah dan bangunan ini memiliki luas 672 meter persegi per 589 m2 yang berada di Kabupaten Tangerang di mana ini merupakan warisan yang nilainya mencapai 250 juta
2. tanah seluas 2500 meter persegi di kabupaten atau kota Tangerang yang berasal dari hasil kerja kerasnya sendiri yang bernilai 500 juta Rupiah
3. tanah seluas 4.400 meter persegi yang juga berada di Tangerang dengan total nilai sebesar 600 juta rupiah ini merupakan tanah warisan
4. warisan tanah yang berada di kota Tangerang Jakarta Utara senilai 800 milia rupiah dengan luas tanah 80.000 m2
5. yang terakhir adalah tanah dengan luas 150 M2 yang berada di kabupaten kota Tangerang dengan hasil jerih payahnya sendiri senilai 300 juta rupiah

Selain tanah dan bangunan, Nurhali juga memiliki dua unit mobil dan 1 unit motor yang nilainya mencapai 558 juta. Kendaraan yang dimiliki Nurhali berupa mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2015 dan Honda Jazz tahun 2011. Selain itu Nurhali juag memiliki motor Honda NF 125 TR 2008 yang dibanderol dengan harga 8 juta rupiah. Selain hartta yang berlimpah, Nurhali juga memiliki hutang sebesar sebesar Rp 21.500.000. (TRS/2023)

Yes! Gaji Ke-13 ASN Tahun 2023 Cair Juni

Yes! Gaji Ke-13 ASN Tahun 2023 Cair Juni

Mei 26, 2023

0 comments

kabarasn.info - Setelah pencairan tunjangan yang pertama yaitu Tunjangan Hari Raya (THR), kini PNS, P3K dan pensiunan kembali akan menerima tunjangan kedua yaitu berupa gaji ke-13. Pemerintah bakal mencarikan gaji ke-13 aparatur sipil negara pada Juni 2023. Besaran gaji ke-13 ASN adalah satu kali gaji pokok ditambah tunjangan melekat pada gaji sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP Nomor 15 Tahun 2023.

Bersumber dari APBN

Dijelaskan jika PMK untuk THR dan gaji ke-13 yang sumbernya dari APBN untuk pemerintah pusat sedangkan APBD Pemda perlu mengeluarkan peraturan kepala daerah untuk bisa menjalankan PP Nomor 15 Tahun 2023. 

Ilustrasi pencairan gaji ke-13. (Foto: TribunNews.com)

Berdasarkan nilai tersebut komponen gaji ke-13 PNS beragam. Pada pasal 6 menjelaskan gaji ke-13 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan 50% tunjangan kerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.

Baca juga: Gaji ASN Naik 10 Kali Lipat pada 2024? Berikut Penjelasannya

Rp 38,9 Triliun Rupiah

Kementerian keuangan telah menganggarkan untuk gaji ke-13 dan juga THR bagi PNS, P3K, pensiunan penerima tunjangan, aparat TNI/Polri pada tahun 2023 ini dalam APBN yaitu sebesar 38,9 triliun. Gaji ke-13 merupakan salah satu bentuk penghargaan pemerintah atas kontribusi dan pengabdian Aparatur Negara dan pensiunan kepada negara serta untuk meningkatkan daya beli masyarakat. (TRS/2023)

Peneliti BRIN Jadi Tersangka, Terancam Pidana 6 Tahun Penjara

Peneliti BRIN Jadi Tersangka, Terancam Pidana 6 Tahun Penjara

Mei 24, 2023

0 comments

kabarasn.info - Direktorat tindak pidana atau Dirtipid Cyber Polri telah menetapkan peneliti BRIN Andi Pangeran Hasanuddin (APH) sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Atas perbuatannya APH terancam hukuman pidana 6 tahun penjara. 

Pasal Berlapis

Dirtipid Cyber Polri menetapkan APH sebagai tersangka usai dilakukan serangkaian proses penyidikan atas laporan yang disampaikan oleh pengurus pusat Pemuda Muhammadiyah atas dugaan fitnah pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh salah satu peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional tersebut.

Andi Pangeran Hasanudin, ditetapkan sebagai tersangka. (Foto: rri.co.id)

Sejumlah saksi ahli juga telah dimintai keterangan, mulai dari ahli bahasa, sosiolog, IT dan ahli pidana. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis undang-undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah.

Berawal dari Media Sosial

Penetapan tersangka ini buntut dari komentar APH bernada ancaman terhadap Muhammadiyah yang dituliskan Andi di media sosial beberapa waktu lalu terkait penetapan satu Syawal 1444 Hijriah. Meski sebelumnya APH telah meminta maaf, namun pihak Muhammadiyah menolak untuk berdamai.

Berdasarkan kejadian yang dialami oleh APH, para ASN diminta untuk tetap bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak tersandung dengan masalah hukum yang dapat merugikan ASN itu sendiri. (TRS/2023)